Menyingkap Tabir Kekhawatiran apakah diberlakukan "New Normal" membuat Lelah dan Putus Asa karena melihat Partisipasi Masyarakat?

Besok tanggal 5 juni 2020 khususnya di Kabupaten Kotabaru dimana saya berasal juga telah diberlakukan “New Normal” sesuai dengan keputusan dan arahan Presiden RI tanggal 15 Mei 2020 tentang Prosedur Standar Tatanan Baru untuk menuju masyarakat produktif dan aman dalam  penanggulangi wabah pandemi Covid 19 yang memporandakan tatatan kehidupan manuasia secara global. Dan tak hanay itu, keputusan tersebut juga diturunkan Presiden RI Nomor 11 Tahun2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19,  Sebagai negara hukum seharusnya tindakan yang dilakukan pemerintah harus ada dasar hukum. Menilik filosofi dalam mempertimbangkan peraturan ini yaitu :

1.Dengan selesainya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar  dan menurunnya angka Orang Dalam Pengawasan, Pasien Dalam Pengawasan serta meningkatnya jumlah pasien yang sembuh;

2.Untuk memutus mata rantai penularan Corona virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan upaya diberbagai aspek kehidupan baik aspek Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesehatan, Sosial, maupun Ekonomi;

3.Berdasarkan Pidato Presiden Joko Widodo Pada tanggal 16 Mei 2020 mengenai “New Normal, berdamai dengan Covid-19” Presiden memerintahkan kepada Gubernur, Walikota dan Bupati di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota untuk melaksanakan “New Normal” di wilayahnya.

Pertanyaan kita apakah betul tidak ada penambahan kasus baru di Banua kita tercinta ini ? Apa sudah dilakukan test masif baik RT dan PCR kepada masyarakat. Atau mungkin karena sudah terbentuk HERD IMUNNITY di Masyarakat Banua. Menurut perlu keterbukaan masalah ini. Sebagai seorang masyarakat dan juga masih berstatus Mahasiswa Hukum, melihat diberlakukan nya PSBB kemarin, rasanya sulit menerima data bahwa betul2 tidak ada penambahan. Ditingkat nasional KalSel menjadi urutan ke 2 penambahan kasus baru terkonfirmasi. Saya sangat khawatir dengan dihentikannya PSBB dan diterapkannya New Normal akan membongkar PHENOMENA GUNUNG ES dan pasti RS dan NAKES akan kewalahan. Dan juga diliat dari Mimimnya ketersedian RT dan PCR dan kapasitas ruang isolasi yang masih sedikit ada sekitar 15 ruangan dan walaupun ada penambahan ruangaan TAPI sampai hari in masih pembangunan. Beberapa persyaratan yang disyaratkan WHO apa sudah terpenuhi ? syarat seperti dibawah ini :

1.Terbukti bahwa Transmisi Covid bisa dikendalikan

2.Sistem Kesehatan Masyarakat telah mampu memitigasi, mengidentifikasi, mengisolasi, menguji dan melacak kontak dan mengkarantina

3.Mengurangi resiko wabah dengan pengaturan yang ketat terhadap tempat yg resiko tinggi seperti rumah jompo, kesehatan mental dan pemukiman padat

4.Pencegahan ditempat kerja dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan covid yang ketat dan berwibawa

5.Resiko penyebaran IMPORTED CASE dapat dikendalikan

6.Partisipasi masyarakat yang TINGGI dsn Aktif dala masa transisi ini.

Sepertinya belum, tapi kenapa Tatanan Normal Baru diberlakukan dengan kondisi pandemik yang mencapai puncaknya. Apa sudah kehabisan Anggaran atau sudah LELAH dan PUTUS ASA karena melihat partisipasi masyarakat yang ada.

Pertanyaan kita selanjutnya dasar hukum dalam pertimbangan ini adalah ada perintah dalam PIDATO Presiden tanggal 16 Mei 2020, dalam Hukum Tata Negara dan hirarki hukum di Indonesia, TIDAK ada PIDATO Presiden sebagai SUMBER HUKUM. Aneh apakah negara kita negara kerajaan atau monarki ?.

TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) yang merupakan pelaksanaan amanat terhadap UU NOMOR 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit dan UU NOMOR 6 tahun 2018 tentang KKM. Pelaksanaan dan Pencabutan PSBB disuatu daerah harus melalui SK dari Menkes RI. Untuk mendasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/304/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Jadi menurut saya ada tindakan penerapan tatanan New Normal diberlakukan dibeberapa daerah di Banua ini maka, perlu dikaji secara hukum sebagai tindakan inkonstisional dan di evaluasi apa saja yang masih dipersiapkan dan apa saja yang kurang berdasarkan kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat.